Neo-Liberalisme ?

www.syti.net

www.syti.net

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar atau perdagangan bebas (pasar bebas), dengan mengacu pada kebebasan. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Sementara itu, kompetisi yang ketat menimbulkan pertanyaan besar, akan dikemanakan mereka yang kalah ? Misalnya petani Indonesia yang produknya jauh lebih mahal dari Cina atau Vietnam, bagaimana nasib mereka ? Bilamana konsisten tanpa bea masuk, seperti anjuran perdagangan bebas yang diamanatkan neo liberal, lalu bagaimana nasib jutaan petani di Indonesia. Bila terus bertani, jelas rugi besar, bila beralih sektor lain, mereka tak punya skill atau keahlian lain. Namun yang jelas, mereka harus menghidupi keluarganya. Pertanyaan tentang bagaimana nasib mereka yang kalah, terus menggantung. 

Salah seorang ekonom yang berasal dari Hongaria, Karl Polanyi secara terang-terangan menentang praktek pasar bebas ala neoliberalisme. Dalam The Great Transformation, Polanyi membahas sejarah perkembangan pasar dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Melalui buku ini, Polanyi menyampaikan pendapat, pemerintah dengan kekuatan politik dan ekonomi yang dimilikinya telah menggadaikan kehidupan rakyat kepada praktik pasar bebas dan menghancurkan kehidupan sosial. Atas kondisi ini, Polanyi menawarkan sebuah solusi bahwa kontrol sosial atas pasar harus dikembalikan dan tidak membiarkan pasar yang menguasai masyarakat. Polanyi menyoroti self-regulating market sebagai hal yang secara nyata-nyata menjadi kekuatan destruktif yang merampas nilai-nilai kemanusiaan. Self-regulating market diiringi sistem kekuasaan, standar emas, dan segala unsur kapitalisme yang menempatkan hak-hak atas kepemilikan sebagai hal yang utama telah menempatkan buruh semata-mata sebagai komoditas. (68-78)

Pesan penting yang disampaikan Polanyi dari analisis terhadap pengalaman Eropa Barat setelah Perang Dunia I adalah, membawa kembali masyarakat dan tatanan sosial untuk diperhitungkan dalam memahami tindakan-tindakan ekonomi. Polanyi menemukan jawaban terhadap masalah-masalah ekonomi, dalam hubungan-hubungan sosial yang tidak terhancurkan. Tindakan ekonomi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari relasi-relasi sosial dan relasi-relasi kekuasaan. Menurut Polanyi, sistem ekonomi hanyalah merupakan fungsi dari organisasi sosial. Lebih lanjut Polanyi mengemukakan, bahwa prinsip ini juga berlaku di dalam masyarakat modern seperti masyarakat Eropa (55).

Kapitalisme global telah mengakibatkan krisis yang besar. Kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, hutang, dan ketidakpastian global, terus menghantui. Globalisasi telah mentransfer kekuasaan negara, diserahkan pada korporasi (MNC) yang tak mempunyai mekanisme aturan dan pertanggungjawaban yang jelas. Kompetisi dan hasrat menangguk keuntungan yang sebesar-besarnya atau keserakahan, telah membutakan mereka dari berbagai ekses yang terjadi

Karl Polanyi mengusulkan ada tiga bentuk sistem ekonomi, yaitu resiproksitas (institusi sosial), redistribusi (institusi politik), dan pasar. Sistem ekonomi tidak mesti pasar karena ia memiliki banyak keterbatasan. Pasar justru bisa merusak ekonomi suatu negara. Pengalaman krisis 1997 menunjukkan itu. Tidak semua persoalan ekonomi bisa diserahkan kepada pasar. Negara harusnya tidak mengikuti pasar, tetapi harus menjadi komando pembentukan pasar. Pengalaman Venezuela dan beberapa negara yang tidak mengikuti formula IMF menunjukkan keberhasilan. 

Selama ini menurut pengalaman, banyak fakta menunjukkan bahwa masyarakat bisa bertahan, bukan karena pertolongan pasar, tapi karena jaringan sosialnya yang dibentuk budaya, keyakinan, etika atau filosofinya. Keuntungan tidak selalu dalam keuntungan akuntansi, yaitu selisih antara pemasukan dan biaya. Ukuran kemajuan ekonomi tidak selalu ditunjukkan oleh angka kuantitatif, moneter, finansial, atau angka agregat. Permainan mekanisme pasar yang buta hati itu bisa menimbulkan matinya berbagai fungsi produksi yang sebenarnya merupakan kerugian besar bagi ekonomi real. 

Ideologi pasar bebas yang percaya bahwa mekanisme pasar akan mengoreksi kesalahannya sendiri, tidak terbukti dalam kenyataan. Kegagalan pasar bebas sama sekali tidak berarti pasar bebas tidak lagi diperlukan. Pasar bebas harus diterapkan, tapi ruang bagi pemerintah harus tetap ada agar pasar berjalan tertib, fair, dan tidak distortif.

Kalau semuanya hanya dibiarkan seperti sekarang, dimana mekanisme pasar bebas dan kompetisi dibiarkan begitu saja, ramalan Polanyi tentang realitas dunia yang akan menuju pada “demolition of society” akan terbukti kebenarannya. Bukti-bukti kecil bisa dipaparkan di sini seperti krisis keuangan yang melanda Amerika kemudian menjadi bola salju yang mengakibatkan krisis di berbagai negara. Dengan alasan krisis ini kemudian pemerintah Indonesia mengucurkan bail out kepada Bank Century yang mengakibatkan konflik politik di dalam negeri. Ini lah dampak sistemik yang diakibatkan oleh penerapan neo liberalisme yang tidak terkontrol.

Memang, kondisi Indonesia belum sampai pada titik ”demolition of society”. Masih ada waktu untuk kembali pada cit-cita luhur bangsa ini, yaitu negara yang berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang, gayung ada di tangan Pa SBY dan jajarannya. Tinggal sebuah keputusan tegas dari seorang pemimpin.

Wallahuallam

About the Author

Researcher in social planning, stakeholder engagement, community development, social impact assessment, community needs analysis and community planning, at local, regional and central government levels. Recent project experience include serving since 2003 as “independent consultant” for World Bank (CDM Project), JICA, ADB, AUSAIDS, International Foundations and member of cunsultant for sustainability and community development for multi national corporate: PT INCO, Freeport, Gunung Sewu Group, Sinar Mas Group, Blue Ocean Group. Regularly serves as policy advisor for all government levels, in particular local autonomy and lecturer on social and government issues. I am currently a recognized contributor for the Paradigma Journal and the Madani Journal.